Thn 2015 terlewati demikian saja. Kepada segi lingkungan hidup Indonesia, perubahaan thn 2016 di buka bersama menyisakan kisah pilu berkaitan kasus kebakaran hutan & kabut asap yg demikian menyesakkan menjelang akhir thn 2015 dulu. Bahkan kebakaran hutan 2015 disebut-sebut yang merupakan kasus kebakaran hutan paling buruk sepanjang peristiwa bencana kerusakan hutan di Indonesia. Dampaknya serta tidak bermain, kabut asap th 2015 yg menutupi langit Sumatera & Kalimantan yaitu yg paling buruk sejak bencana mirip th 1997 silam. Bahkan Tubuh Nasional Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyatakan kerugian material cuma buat propinsi Riau saja diperkirakan seputar Rupiah 20 triliun. Belum ditambah dgn kerugian yg mesti ditanggung oleh warga Kalimantan dst.
Waktu Ini thn telah berganti, hujan juga telah turun bersama deras. Kabut asap menghilang, kebakaran hutan serta dapat padam seutuhnya. Tapi bukan berarti bencana telah usai, masa kemarau lanjutan di th 2016 tidak dapat lagi lagi bakal kembali menyapa Indonesia.
Pertanyaannya sekarang ini, apakah kabut asap dapat jadi mimpi tidak baik yg berulang lagi di th 2016?
Jadi tugas hunian yg agung bagi Presiden Joko Widodo biar mampu mewudjukan langin Indonesia bebas bencana asap di thn 2016. Berikut merupakan 2 tugas hunian yg mampu dituntaskan Joko Widodo bersama serta-merta utk mencegah resiko tidak baik kabut asap terulang lagi.
Jangan Sampai hingga hak menikmati oksigen & hawa bersih direnggut lagi & lagi oleh asap kebakaran hutan.
Memperbaiki tata kelola hutan & lahan gambut yg telah amat rusak
Tidak sanggup dipungkiri bahwa kasus kebakaran hutan thn 2015 penyebab terbesarnya juga ada di Pemerintah. Dikarenakan izin utk mengelola & membakar hutan di laksanakan oleh Pemerintah. Joko Widodo miliki tanggungjawab gede buat membereskan lingkaran mafia dalam system ekonomi politik yg koruptif & manipulatif sudah berlangsung tatkala tiga puluh thn lebih, seperti yg dikutip dari Mongabay. Proses perizinan yg penuh kolusi merupakan sumber penting dari masalah kebakaran hutan ini. Dikutip dari page Mongabay, inti dari masalah merupakan Saat UU Perkebunan memberikan tafsir kabur, sehingga perusahaan nakal bebas lakukan business alih fungsi lahan hutan jadi lahan perkebunan secara dibakar dahulu, urusan kabut asap belakangan, yg utama sawit sukses ditanam & membuahkan keuntungan.
Memperbaiki tata area pemilikan izin pengeloaan hutan
Masalahnya terus bermuara kepada pemberian izin kelola hutan yg penuh kolusi & korupsi. Izin bebas dikeluarkan bersama trick menyogok kepala daerah. Selanjutnya kepada hasilnya tata area hutan jadi kacau balau, di Hutan Sumatera khususnya. Sengketa lahan juga merajalela. Sampai hasilnya penduduk mungil juga (gratis rider) melaksanakan pembukaan lahan dgn skala mungil tidak dengan pertimbangan iziin lagi. Hasilnya bom kala itu meledak di th 2015 tempo hari. Jutaan lahan terbakar tidak karuan, jutaan metriks ton karbon beracun terlepas ke atmosfer. Menyesakkan jutaan masyarakat. Ditambah lagi dgn fenomena el Nino, skala kehancuran akibat bencana kabut asap jadi jauh lebih dahsyat. Tidak Hanya izin tata area, Presiden serta butuh utk menguatkan lagi penegakan hukum menghadapi para tersangka pembakaran lahan. Hri ini penegakan hukum pembakaran hutan terasa lambat bahkan tumpul. Perhatikan saja gimana tuntutan pemerintah atas pembakaran hutan PT BMH dimentalkan oleh Pengadilan Negara Pelembang.(cal)
img : mongabay
bencanaalamglobal 