Sampai akhir Agustus ini, kasus pelik mengenai ribuan pengungsi Rohingya yg terdampar di negara Nangroe Aceh Darussalam tetap belum menemui jalan penyelesaian paling baik. Biarpun sekarang ribuan orang Rohingya yg pernah terkatung di derasnya Laut Bengal telah berada dalam lindungan penduduk Aceh, bahkan mendapat kehidupan lebih pantas dari rintisan kemanusiaan warga Indonesia. Tidak lantas demikian saja menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya.
Masalah Rohingya merupakan urusan sistematis nan kompleks yg cuma mampu dituntaskan lewat lobi-lobi & diplomasi tingkat tinggi antar komune negara-negara Asean.
Mengingat besar nya business yg mesti diselesaikan utk mengatasi problem ini, sekian banyak dikala dulu aspirasi lantang rakyat Indonesia diwakili oleh Komite Nasional utk Solidaritas Rohingya (KNSR) berjumpa bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Diskusi terbuka tersebut membincangkan beraneka perkembangan kasus Rohingya sampai terhadap penyamaan sikap warga Indonesia & Wakil Rakyat atas problem kemanusiaan Rohingya.
Menurut data yg dilontarkan oleh Presiden KNSR, Syuhelmaidi Syukur, sampai hri ini terdapat 1.393 orang pengungsi yg hidup tidak dengan miliki kewarganegaraan sama sekali di Aceh. Di antara mereka, banyaknya 479 jiwa mengaku juga sebagai etnis Bangladesh, & 914 yang lain beretnis Rohingya. Bahkan menurut data Kementerian Luar Negara, sebelum kejadian gelombang pengungsi Rohingya di Aceh yg menyentak publik dunia sekian banyak bln silam, sedikitnya telah ada 11.941 orang Rohingya di bermacam titik penampungan di Indonesia. Pasti belasan tibu jiwa itu bukan lagi angka yg sedikit.
Hri ini, beberapa ratus orang dari pengungsi Rohingya di Aceh telah ditempatkan dalam naungan Integrated Community Shelter (ICS) seluas lima hektar yg dibangun oleh KNSR beserta ribuan donasi dari penduduk Indonesia di Blang Adoe, Kuta Makmur, Aceh Utara.
Tidak Cuma ditempatkan di ICS, beberapa ratus pengungsi Rohingya & Bangladesh yang lain masihlah hidup dalam segala keterbatasan posko pengungsian di Langsa & Bayeun. Syuhelmaidi memaparkan bahwa apa yg dapat disediakan Indonesia lewat ICS dgn bermacam fasilitasnya seperti shelter keluarga, masjid, sekolah, dapur umum, MCK, juga lahan pertanian terang tidak sanggup dianggap tuntas dalam menyelesaikan problem pengungsi ini.
Dalam diskusi dgn Wakil Rakyat , Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yg tak seantusias rakyatnya dalam menopang pengungsi Rohingya. Fahri menilai bahwa apa yg dilakukan oleh Penduduk Aceh seharusnya mampu jadi panutan.
Bahkan lewat kegiatan nyata yg digalang oleh KNSR, Fahri menegaskan wujud nyata bangunan ICS yg kokoh & amat patut bagi pengungsi Rohingya yaitu wujud seruan bagi Pemerintah Indonesia biar ikut aktif memperjuangkan nasib Rohingya dalam diplomasi internasional.
“namun, keadaan saat ini justru menampakkan pemerintah seperti mengisolasi diri dari wujudkan amanat konstitusi & Pancasila, ialah kemanusiaan yg adil & beradab,”tandasnya.
Terhadap kenyataannya memang lah kasus pengungsi Rohingya yg melarikan diri dari tanah kelahirannya di Rakhine tidak sanggup diselesaikan dgn cuma memberikan penampungan sementara yg patut. Lebih dari itu, Pemerintah Indonesia mesti punyai peranan lebih aktif lagi dalam membangun diplomasi kusus dgn komune Asean buat menemukan solusi paling baik.
Satu Buah cita-cita yg tetap semu bakal solusi jangka berstatus kebijakan positif antara Pemerintah Myanmar & etnis Rohingya di tanah Rakhine.
Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf melanjutkan bahwa urusan pengungsi Rohingya tidak lagi sebatas masalah teknis kehidupan para pengungsi di Aceh & ruangan pengungsian lain. Tuturnya, kasus Rohingya pula jadi problem internasional mengenai kriminal kemanusiaan. (CAL)
img : cnn
bencanaalamglobal 